Pemkab Banyuasin Bersama Kapoksahli Kodam ll/Sriwijaya Membahas Tora

Banyuasin,beritamedianusantara.com- Bupati Banyuasin Dr H Askolani, SH,MH menerima silaturahmi Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Kodam ll/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Junaidi.M, S.Sos dan rombongan upaya menyelesaikan permasalahan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) yang berlangsung di Ruang Kerja Kantor Bupati Banyuasin, Rabu (08/07/2026).

Tora adalah program Pemerintah untuk mendistribusikan kembali atau legalisasi tanah negara agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kuasai.

Askolani menyambut baik kedatangan Kapoksahli Kodam ll/Sriwijaya dalam hal ini Brigadir Jenderal TNI Junaidi.M, S.Sos dan rombongan mendapatkan tugas dari Kementerian BPN kehutanan kaitan dan tora yang ada di Kabupaten Banyuasin, lebih kurang 1.400 hektar, tapi ini awal masih ada puluhan ribu hektar nantinya akan kita tindak lanjuti lahan-lahan lain yang ada di wilayah Banyuasin.

Supaya perusahaannya juga tenang dan berusaha di Kabupaten Banyuasin serta masyarakat juga tenang, bahkan lebih sejahtera, sehingga lahan-lahan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian kehutanan untuk perusahaan dan masyarakat ini bisa dimaksimalkan di dalam pengunaannya terutama kaitan dengan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Setelah itu juga ada kemampuan Pemerintah daerah untuk mendapat menambah PAD ini juga ada nilai yang tentunya kita harapkan kedepannya.

“Dalam konteks itu, reforma agraria jadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,” katanya.

Sementara itu, Brigadir Jenderal TNI Junaidi menjelaskan pertemuan ini juga program Pemerintah terkait Tora untuk memastikan lahan dikelola masyarakat memiliki legalitas hukum yang jelas. Tora juga memiliki tujuan mendorong pemerataan kepemilikan tanah dan menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan aturan kepemilikan agar lahan tidak mudah dijual, tanah tora umumnya diberikan dalam bentuk sertifikat hak pakai bukan hak milik.

Lahan bisa dikelola seumur hidup tetapi tidak diperjual belikan. “Tentu sinergi TNI dan Pemerintah melalui Kodam II/Sriwijaya berkomitmen membantu Pemerintah Daerah merumuskan regulasi yang tepat agar masyarakat dapat mengelola lahan dan sumber daya secara legal, aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak lingkungan,” tutupnya.

Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Infrastruktur Ekonomi & SDA Dr. H. Salni Pajar, S.Ag.,M.HI, Plt Kadis Disperkimtan Ahmad Sabarudin, ST.,M.SI, Plt Kadis Diskominfo Hj. Ida Bahagia, SH.,MM, Kabag Tapem & Kerjasma diwakili, Kolonel Inf Yopie Hutasoit, Kolonel Inf Wahyu dan rombongan.(BMN/lipsus)

Admin : waluyo